Proses yang lama ini patut diapresiasi karena menurut Guru Besar Universitas Airlangga, Prof. Henri Subiakto, dampak satelit SATRIA-1 akan sangat luar biasa. Pasalnya, kata dia, ketika jutaan manusia terkoneksi secara teknologi, mereka juga akan terkoneksi secara sosial, politik, dan ekonomi.
Namun begitu, kata Prof. Henri, Satria bukan milik Kominfo atau Bakti, melainkan milik Republik Indonesia. Jadi seluruh kementerian dan lembaga harus memanfaatkannya sesuai trend program transformasi digital.
Baca Juga:
Sempat Molor, Peluncuran Satelit Satria-1 Akhirnya Terlaksana
"Segera diwujudkan unit yang bertanggung jawab dan mengoperasionalkan pelayanan dan pemanfaatan Satelit SATRIA secara kolaboratif. Dengan demikian, kedaulatan Indonesia di darat dan di angkasa bisa dijaga dengan Satria," ujar Henri.
Pasalnya, menurut dia, dengan 50 ribu terminal yang akan dilayani Satria tidak hanya untuk layanan ekonomi, kesehatan dan sosial politik, tapi SATRIA-1 bisa juga untuk menjaga wilayah NKRI, khususnya untuk penegakan hukum di laut, di hutan- hutan terpencil, dan untuk jaringan internet bagi kepentingan administrasi militer.
"Dengan SATRIA-1 yang merupakan milik RI dan dikendalikan Indonesia, tentu sangat relevan untuk menjaga kedaulatan internet negeri. Beda dengan kalau kita menggunakan satelit Starlink milik Elon Musk, misalnya. Apalagi satu wilayah Indonesia membutuhkan ribuan unit Starlink, berbeda dengan SATRIA-1 yang hanya butuh satu saja untuk saat ini," papar Prof. Henri.