SHARE:
Perburuan pajak Netflix
Netflix bukannya tidak mungkin dilegalkan beroperasional di Indonesia. Namun seperti platform online lainnya yang beroperasi di Indonesia, platform streaming film ini juga harus mematuhi PP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di mana ada kewajiban memajukan dan menyediakan tempat bagi produk lokal. “Aturan utama adalah Badan Usaha Tetap. Jadi apapun layanannya OTT di Indonesia, sebelum dapat memberikan layanan harus memiliki badan usaha tetap,” kata Heru. Hal ini secara tidak langsung juga akan mempermudah pemerintah untuk menegakkan kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya. Misalnya, terkait dengan konten asusila, atau penyimpanan data pribadi warga yang menjadi pelanggan Netflix.Baca juga:
Menurut data Nakono, pada 2019 jumlah pelanggan Netflix di Indonesia telah mencapai 482 ribu. Sedangkan tahun 2020 ini diprediksi akan mencapai hampir 1 juta pelanggan. Dengan biaya langganan sebesar Rp139 ribu untuk paket standard, artinya Netflix akan mengantongi sekitar Rp139 miliar per bulan. Secara total, tahun ini Netflix diprediksi akan membawa uang dari Indonesia sampai Rp1,66 triliun. Seperti rencana Pemerintah Indonesia, Singapura kabarnya akan mulai memajaki Netflix (dan perusahaan sejenis) tahun ini lewat kebijakan GST (Goods and Service Tax). Dijelaskan Bobby Rizaldi selaku Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Indonesia bisa saja meniru cara yang diberlakukan di negara tetangga seperti Singapura. “Kementerian Keuangan boleh meniru yang dilakukan Singapura di tahun 2020 ini bila sulit memajaki entitas mereka,” ungkap Bobby.