Technologue.id - Pertemuan Women20 (W20) di Manokwari, Papua Barat, 8-9 Juni 2022 menghasilkan sejumlah rekomendasi yang menekankan pada advokasi bagi perempuan pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas dalam hubungannya dengan upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif serta akses untuk membangun ketahanan.
Pertemuan tersebut juga mengidentifikasi tantangan bagi perempuan pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas dalam menghilangkan akses yang tidak setara bagi perempuan pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas agar mereka bisa berpartisipasi dalam perekonomian.
Baca Juga:
Menteri Kominfo Dorong Pemanfaatan Ruang Digital untuk Anak Bangsa
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, I Gusti Bintang Puspayoga mengatakan, meskipun kemiskinan tidak pernah netral gender, faktanya, wanita merupakan sebagian besar orang miskin di dunia.
Perempuan umumnya menghadapi diskriminasi, stigmatisasi, subordinasi, marginalisasi, dan bahkan kekerasan.
"Masalah-masalah ini telah menyebabkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang tidak setara atas sumber daya bagi perempuan, yang menyebabkan potensi yang mereka miliki kurang dimanfaatkan,” ujar I Gusti Bintang Puspayoga.
Bintang menambahkan, situasi bagi perempuan yang terpinggirkan terutama perempuan penyandang disabilitas dan mereka yang tinggal di daerah pedesaan jauh lebih buruk.
Mereka menghadapi tantangan yang cukup banyak seperti kurangnya layanan dan infrastruktur yang buruk di daerah pedesaan telah membuat akses ke informasi, pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan formal.
Disamping itu, perempuan penyandang disabilitas pun menghadapi stigmatisasi dan diskriminasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan tanpa disabilitas.
Mereka sering dipandang tidak berdaya, meskipun sebaliknya memiliki kekuatan dan potensi yang berharga seperti orang lain.
Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah bekerja sama mengembangkan program “Perempuan dan Desa Ramah Anak/Kelurahan” untuk mengarusutamakan hak-hak perempuan dan anak-anak dari tingkat akar rumput.
Melalui program tersebut, pemerintah mempromosikan kewirausahaan bagi perempuan lokal dan perempuan lokal penyandang disabilitas.
Baca Juga:
Kominfo Jaga Akuntabilitas Anggaran
Sampai saat ini, terdapat 142 Desa Ramah Perempuan dan Anak di 71 Kabupaten dan 33 Provinsi di Indonesia. Selain itu, 80 Desa/Kelurahan juga telah menginisiasi sendiri program tersebut.
Selanjutnya, (Pj) Gubernur Papua Barat, Komjen Pol. (Purn) Drs. Paulus Waterpauw,M.Si turut menyampaikan dukungan atas penyelenggaraan pertemuan W20 di Papua Barat.
Event ini akan memberikan nilai tambah bagi Provinsi Papua Barat dan akan membawa dampak positif dalam rangka pembangunan berkelanjutan, terutama untuk menangani kaum perempuan, anak, dan juga kelompok disabilitas.