Technologue.id - Presiden Joko Widodo pada 18 Juni 2019 menerima Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (AKUMANDIRI), dan tiga asosiasi lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Presiden mendapat masukan adanya platform pendataan UMKM yang terintegrasi antara Pemerintah dan organisasi UMKM. Di samping itu masukan lainnya yang disampaikan juga diharapkan bisa membantu Pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada di lapangan melalui solusi kebijakan. Walau demikian, Presiden mengingatkan agar segala kemudahan dan fasilitas yang diberikan untuk UMKM tidak malah melemahkan.

Baca juga:

Bantu Pembiayaan UMKM, Bukalapak Luncurkan Modal Mitra

1. Platform utk pendataan UMKM di organisasi/wadah UKM yang terintegrasi dengan pemerintah.
2. Pemberian edukasi untuk pengusaha mikro khususnya perempuan.
3. Implementasi sinergi antara program pemerintah dan organisasi umkm.
4. Permodalan yang masih sulit karena persyaratan yg kurang mudah, sehingga ukm masih terjerat oleh rentenir dan fintech ilegal.
5. Organisasi sinergi dengan pemerintah untuk menjadi pendamping ukm.
6. Persyaratan pelatihan di BLK masih membatasi kelompok rentan seperti anak muda yg tidak memiliki ijazah, yatimpiatu yg tidak punya KK dimana mereka adalah yang paling membutuhkan pelatihan.
7. Pelatihan di BLK hanya terbatas pada pelatihan produksi dan tidak ada pendampingan dari pemerintah mengenai pemasaran;
8. Pelatihan di BLK juga belum memberikan materi lifeskill bagi calon pengusaha / pengusaha. Sehingga mereka tidak siap menghadapi kegagalan disaat berusaha. Pelatihan bagi para pengusaha mikro juga diharapkan harus inklusif sehingga bisa menjangkau kelompok rentan di pelosok daerah, khususnya perempuan.
9. Dibentuk Balai Latihan Kerja Sama yg independent sebagai pendamping PLUT yang dianggap masih sangat eksklusif.

Baca juga:

Targetkan 8 Juta UMKM Go Digital di 2020, Ini Upaya Pemerintah Indonesia