Technologue.id, Jakarta - Twitter telah menerbitkan Laporan Transparansi terbarunya yang ke-20. Setiap laporan merinci permintaan penghapusan tweet yang telah difasilitasi selama periode enam bulan.

Terbaru, laporan berfokus pada kinerja di paruh kedua tahun 2021. Engadget mengungkapkan, Twitter menyoroti peningkatan perambahan dari pemerintah untuk mendapatkan lebih banyak tweet, serta lonjakan permintaan mengungkap lebih banyak informasi tentang pengguna platform.

Baca juga:
Giliran Elon Musk Gugat Balik Twitter

Laporan menyebutkan, Twitter menerima 47.572 permintaan hukum untuk informasi tentang 198.931 akun selama enam bulan di semester kedua tahun lalu. Ini adalah sebuah rekor dalam hal jumlah.

Pemerintah membuat 103% lebih banyak permintaan hukum daripada selama paruh pertama tahun ini. Amerika Serikat mengirimkan satu dari setiap lima permintaan. India, Jepang, dan Prancis menyusul dengan masing-masing sekitar 2.000 permintaan. Sedangkan Jerman berada di urutan kelima dengan 634 permintaan.

Twitter memenuhi 69% permintaan pemerintah AS, meskipun tidak jelas berapa banyak dari mereka yang memenuhi sebagian atau seluruhnya. Twitter juga menolak 29 permintaan sipil untuk membuka kedok akun anonim demi melindungi hak Amandemen Pertama pengguna tersebut.