Technologue.id, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny Gerard Plate, mengatakan selain memberikan manfaat, infrastruktur digital harus mendukung kepentingan nasional. Hal ini berlaku juga saat kondisi darurat. “Dalam situasi darurat seperti kerusuhan, pemerintah harus memastikan keamanan bagi semua warga dan mengembalikan situasi menjadi normal. Jadi, kami tegaskan bahwa pemerintah tidak memutus internet, hanya mengurangi kecepatannya.” Jelas Johnny saat disinggung soal pemblokiran internet dalam Open Forum yang diselenggarakan dalam rangkaian Internet Government Forum di Berlin, pada Kamis (27/11/2019).
Baca Juga: Persiapan Menkominfo Jadikan Indonesia Negara Digital di 2035
Menurutnya, dalam upaya Building Digital Nation, tidak hanya fokus membangun infrastruktur seperti jalan tol, bandar udara, dan pelabuhan, tapi juga membangun infrastuktur digital seperti jaringan internet serat optik Palapa Ring sepanjang 330.000 km, 120.00 BTS, lima satelit telekomunikasi, dan menyusul tiga buah satelit multifungsi. Selain infrastuktur fisik, dibutuhkan juga tenaga kerja terampil dalam bidang digital. Pada 2035, permintaan talenta digital tidak kurang dari 110 juta orang, sehingga pemerintah Indonesia harus melakukan cara untuk memenuhi permintaan tersebut, melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy.Baca Juga: Sowan ke Menkominfo, Bukalapak Ungkit Kontribusi Program UMKM
Pada kesempatan yang sama Direktur BAKTI, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Internet, Kementerian Kominfo, Anang Latif, mengatakan perlu kerjasama antar stakeholder untuk membangun Infrastruktur digital Indonesia. “Untuk membangun Indonesia dengan jumlah penduduk 260 juta lebih, 17 ribu pulau, dan 80 ribu desa, dibutuhkan kerja sama semua pemangku kepentingan. Sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan isfratruktur digital, terutama mereka yang berada di daerah pelosok pedesaan” tambahnya. Anang mengibaratkan Indonesia seperti kapal besar yang mengangkut 260 juta lebih penduduk Indonesia. Tugas pemerintah melalui BAKTI memastikan agar seluruh penumpampang kapal mendapatkan akses layanan telekomunikasi dan internet.