Technologue.id, Jakarta - Menteri komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate telah menyetujui merger atau penggabungan usaha PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia melalui keputusan Menkominfo Nomor 7 Tahun 2022.
Dengan diterbitkannya keputusan Menkominfo ini, maka seluruh hak dan kewajiban PT Hutchison 3 Indonesia yang terkait dengan penyelenggaraan telekomunikasi beralih menjadi hak dan kewajiban PT Indosat Tbk.
Baca Juga:
Mantan Menkominfo Rudiantara Merapat ke Indosat Ooredoo Hutchison
Adapun hak dan kewajiban yang dimaksud antara lain:
- Hak penggunaan penomoran telekomunikasi.
- Kewajiban pembangunan jaringan dan jasa telekomunikasi.
- Kewajiban menjamin keberlangsungan layanan kepada pelanggan.
- Kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya.
- Kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak berupa biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio.
- Kontribusi kewajiban pelayanan universal atau universal service obligation.
"Izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi PT Indosat Tbk akan dimutakhirkan dengan memasukkan seluruh hak dan kewajiban PT Hutchison 3 Indonesia," kata Menteri Johnny dalam live streaming di kanal YouTube Kominfo, Selasa (4/1/2021).
"Termasuk dan tidak terbatas pada hak penggunaan penomoran telekomunikasi, kewajiban pembangunan jaringan dan jasa telekomunikasi, kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak berupa pertama biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, kedua biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, dan ketiga kontribusi kewajiban pelayanan universal," paparnya.
Baca Juga:
Indosat Ooredoo Hutchinson Resmi Beroperasi Hari Ini!
Lebih lanjut, Menteri Johnny menyebut, setelah merger, PT Indosat Tbk wajib untuk memenuhi komitmen menambah jumlah site baru paling sedikit sebanyak 11.400 site sampai dengan tahun 2025.
Kemudian memperluas cakupan wilayah yang terlayani oleh layanan seluler paling sedikit sebanyak 7.660 desa/kelurahan baru sampai dengan tahun 2025.
Serta meningkatkan kualitas layanan sampai dengan tahun 2025 paling sedikit 12,5 % untuk download throughput dan 8% untuk upload throughput.