Technologue.id, Jakarta - Keamanan siber Indonesia mendapat kritik dari publik usai munculnya serangan dari hacker yang mengatasnamakan Bjorka. Oleh sebab itu, menjaga keamanan siber di lembaga pemerintahan menjadi hal yang penting dan krusial di era digital saat ini.
"Pertahanan (cybersecurity) pemerintah masih rentan atau lemah. Secara general, ada pemerintah pusat dan daerah (pemprov, pemkab) yang literasi keamanannya masih payah. Hacker-hacker pemula biasanya 'lab' mereka ujicoba itu di situs-situs pemerintah karena paling gampang dijebol," ungkap Tyovan Ari Widagdo, Pemerhati Siber Security, dalam webinar "Mengulik Cara Kerja Hacker", Senin (3/10/2022).
Baca Juga:
Ketika Pimpinan KPK Minta Doa agar Datanya Tak Diretas Hacker Bjorka
Tyovan menjelaskan, institusi pemerintah memiliki peran masing-masing dalam menjaga keamanan dunia maya di Indonesia. Ada yang bersifat defence dan handling, namun belum ada yang bertindak untuk menyerang.
"BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) sifatnya pencegahan dan pertahanan, sementara polisi itu untuk penanganan. Nah harusnya ada juga divisi siber yang digunakan untuk menyerang, ini fokus dipegang oleh TNI yang expert," jelasnya.
Pertahanan siber pemerintah pernah "ditelanjangi" oleh Bjorka beberapa minggu silam. Bjorka meretas data KPU, situs Kementerian Komunikasi dan Informasi hingga kemudian membocorkan data-data pribadi milik sejumlah pejabat seperti Menkominfo, Johnny G. Plate dan database surat-menyurat Presiden Joko Widodo.
Baca juga:
Moeldoko: Jangan Kasih Ampun Hacker Bjorka!
Bjorka mengatakan, aksinya itu bertujuan untuk memberi publik informasi soal betapa tidak becusnya pemerintah mengurus data-data pribadi warga.