Technologue.id, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, menyampaikan bahwa Proyek Satelit Multifungsi Satelit Indonesia Raya (Satria-1) akan mulai beroperasi pada 17 November 2023 secara komersial.
Proyek Satelit Satria I ini bakal menghadirkan internet dengan kapasitas 150 Gigabit per second (GBPS) di 150.000 titik layanan publik.
"Proyek Satelit Satria-1 merupakan bentuk nyata upaya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyediakan konektivitas internet yang inklusif dan merata ke seluruh pelosok negeri. Khususnya di wilayah terluar, tertinggal dan terdepan (3T)," ujar Johnny dalam Ground Breaking Ceremony Stasiun Bumi Proyek KBPU Satelit Multifungsi Satria-1, Rabu (18/8).
Baca Juga:
Update Terbaru Penggunaan Filling Satelit Indonesia di Slot Orbit 113BT
Johnny mengatakan, proyek Satelit Satria 1 akan memiliki 11 stasiun bumi atau gateway yang tersebar di beberapa lokasi di seluruh Indonesia. Yakni di Cikarang, Bekasi yang mulai dilakukan ground breaking pembangunannya pada hari ini. Stasiun Bumi di Cikarang nantinya akan menjadi Primary Satellite Control Center (PSCC) dan Network Operations Center (NOC).
Selain itu, 10 stasiun bumi lainnya berada di Batam, Banjarmasin, Tarakan, Pontianak, Kupang, Ambon, Manado, Manokwari, Timika dan Jayapura. Adapun stasiun bumi di Banjarmasin akan menjadi Back-Up Satellite Control Center (BSCC).
“Ke-10 pembangunan gateways ini masih dalam proses pengadaan lahan, karenanya saya tentu berharap, bahwa kepala daerah, tokoh masyarakat untuk membantu agar land back yang tidak seberapa besarnya juga bisa tersedia dengan baik,” ucap Johnny.
Johnny menjelaskan, Satelit Satria I nantinya akan menyediakan kebutuhan akses internet untuk 150.000 titik layanan publik. Diantaranya, 93.900 titik sekolah dan pesantren untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan ujian berbasis komputer.
Baca Juga:
Menkominfo Jabarkan Enam Fokus Kerja di Tahun 2021
Lalu, 3.700 titik pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) atau fasilitas kesehatan dan rumah sakit. Serta layanan kesehatan lainnya untuk menyokong kebutuhan database kesehatan yang terintegrasi dan terpusat agar dapat memberikan pelayanan yang optimal.
Selanjutnya, 3.900 titik layanan keamanan masyarakat (Kamtibmas) di wilayah 3T untuk mendukung kebutuhan administrasi keamananan dan ketertiban masyarakat yang diandalkan. Kemudian, 47.900 titik kantor desa/kelurahan/kecamatan dan pemerintah daerah lainnya agar dapat mengoptimalkan pelayanan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE secara efisien dan efektif. Serta 600 titik layanan publik lainnya.
“Kita berharap pembangunan dan pengerjaan ini berjalan secara simultan baik space komponen maupun terestrial komponen yang bisa kita lakukan tepat waktu sehingga kita bisa melayani kebutuhan akses internet teknologi digital pada saat masyarakat saat ini sedang berproses, bertransformasi ke ruang digital secara efektif, efisien demi kemajuan bangsa kita,” ucap Johnny.