Technologue.id, Jakarta - Sesuai dengan Keputusan Akhir Departemen Perdagangan Amerika Serikat, Kaspersky mengumumkan telah menghentikan kontrak penjualan perangkat lunak anti-virus dan produk keamanan siber di Amerika Serikat sebelum tanggal 20 Juli 2024.
Selanjutnya, mulai tanggal 20 Juli 2024 Kaspersky juga akan secara bertahap mengurangi operasi dan menghilangkan posisi yang berbasis di Amerika Serikat.
Baca Juga:
Respon Kaspersky Tanggapi Larangan Dagang di Amerika Serikat
Mulai tanggal 30 September 2024, Kaspersky akan dilarang untuk menyediakan pembaruan tanda tangan anti-virus dan pembaruan basis kode kepada konsumen dan bisnis Amerika Serikat. Sampai saat itu tiba, perusahaan akan terus memenuhi kewajibannya berdasarkan semua kontrak yang ada.
Kaspersky berkomitmen penuh terhadap transparansi dan memberikan perlindungan berkualitas tinggi terhadap segala jenis ancaman. Untuk menanggapi kekhawatiran otoritas Amerika Serikat, perusahaan telah mengusulkan kerangka penilaian komprehensif yang menyediakan verifikasi solusi, pembaruan basis data, aturan deteksi ancaman oleh peninjau independen dan tepercaya.
"Oleh karena itu, Kaspersky berpendapat bahwa keputusan Departemen Perdagangan Amerika Serikat didasarkan pada iklim geopolitik dan bukan pada evaluasi integritas solusi perusahaan sehingga pengguna dan perusahaan di Amerika Serikat tidak mendapatkan perlindungan terbaik di kelasnya," bunyi keterangan dari perusahaan yang diterima redaksi Technologue.id, Senin (22/7/2024).
Baca Juga:
Kaspersky Dilarang Jual Produk di AS, Ini Sebabnya
Sementara itu, produk dan layanan informasi atau edukasi Kaspersky seperti Kaspersky Threat Intelligence dan Kaspersky Cybersecurity Training, serta layanan konsultasi atau konsultasi Kaspersky (termasuk SOC Consulting, Security Consulting, Ask the Analyst, dan Incident Response) akan terus tersedia di pasar Amerika Serikat.
Kaspersky diduga memiliki risiko keamanan seperti potensi memasang malware, mengumpulkan informasi rahasia, atau menahan pembaruan software di komputer Amerika, karena memiliki koneksi yang kuat dengan Rusia. Atas dasar kekhawatiran tersebut, Pemerintah Joe Biden yang diwakili oleh Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengumumkan larangan penjualan produk tersebut.
Perintah presiden untuk memblokir atau membatasi akses terhadap teknologi dan software dari negara-negara yang dianggap musuh asing sudah ada sejak pemerintahan Donald Trump. Pada tahun 2020, ia berupaya untuk melarang TikTok dan WeChat dengan alasan bahwa aplikasi milik Tiongkok tersebut dapat menimbulkan risiko keamanan.