Technologue.id, Jakarta - India telah mengubah undang-undang TI untuk melarang perusahaan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan perusahaan lainnya untuk menerbitkan, menghosting, atau berbagi informasi yang palsu atau menyesatkan tentang bisnis pemerintah.
Aturan baru ini akan meminta perusahaan untuk mengandalkan fakta dari New Delhi sendiri untuk memeriksa keaslian klaim apa pun yang mereka terima.
Aturan ini juga mempengaruhi penyedia layanan internet seperti Jio dan Airtel, dimana kegagalan untuk mematuhinya berisiko kehilangan perlindungan pelabuhan aman bagi perusahaan.
Baca Juga:
Bersaing dengan TikTok, Facebook Kembali Pasang Perpesanan dalam Aplikasi
Aturan tersebut menugaskan unit pemerintah yang sewenang-wenang dan memiliki kekuasaan yang terlalu luas untuk menentukan keaslian konten online.
Namun, prinsip-prinsip keadilan alami terlihat telah dilewati, menurut kelompok hak digital Internet Freedom Foundation yang berkantor pusat di New Delhi.
Kementerian Elektronika dan TI telah memastikan bahwa aturan TI yang ada telah mewajibkan perantara untuk melakukan "upaya yang wajar untuk tidak menghosting, menerbitkan, atau membagikan informasi apa pun yang jelas salah dan tidak benar atau menyesatkan."
Namun, aturan baru ini memberikan unit pemerintah lebih banyak kontrol dan wewenang untuk menilai keaslian konten online.
India adalah pasar luar negeri utama untuk Facebook, Twitter, dan Google. Facebook dan Google telah membajak lebih dari $15 miliar di India dalam dekade terakhir saat mereka berlomba untuk memenangkan pasar pertumbuhan besar terakhir.
Layanan mereka sekarang menjangkau lebih dari setengah miliar pengguna di India. Perusahaan-perusahaan itu sebelumnya menolak beberapa proposal New Delhi.
Perubahan undang-undang TI juga memengaruhi game online yang menawarkan layanan taruhan. Aturan baru ini akan mewajibkan badan pengatur mandiri untuk melarang aplikasi yang menawarkan taruhan.
Menurut Rajeev Chandrasekhar, menteri negara India untuk elektronik dan teknologi informasi, platform perjudian dan taruhan online menghadirkan tantangan terhadap visi New Delhi tentang internet yang terbuka dan aman.
Baca Juga:
Cara Menemukan Kembali Pesan yang Telah Diarsipkan di Aplikasi Facebook Messenger
Kementerian Elektronika dan TI telah menugaskan industri game untuk membentuk badan pengatur mandiri, dan dalam amandemennya mengatakan badan tersebut akan menentukan game mana yang diizinkan di negara tersebut.
Chandrasekhar juga mengatakan bahwa banyak platform online yang menyamar sebagai permainan telah menawarkan layanan taruhan dan dalam beberapa kasus telah terlibat dalam kegiatan kriminal seperti pencucian uang.
Kementerian juga memastikan bahwa perusahaan game online akan diminta untuk melakukan verifikasi pelanggan sebelum mereka mengizinkan pengguna membelanjakan uang.
Selain itu, game online tidak akan diizinkan, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga, untuk menawarkan opsi pembiayaan kredit kepada penggunanya.