Sebelumnya, teknologi AI banyak digunakan untuk sentimen analisis, merangkum dokumen, melakukan transaksi, atau melakukan prediksi dari teks melalui prompt atau perintah.

Maka itu, Kemenkominfo berupaya memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko penggunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) dengan menyusun Pedoman Etika Penggunaan AI.

"AI itu harus bersifat inklusif dan nondiskriminatif juga. Lalu harus transparan terutama untuk generatif AI," jelas Wamenkominfo Nezar Patria.

Menurut Wamenkominfo prinsip itu memiliki arti penting karena perkembangan teknologi AI memiliki banyak manfaat di berbagai sektor kehidupan. Bahkan, banyak beredar video dibuat dengan AI.

“Kita berharap developer aplikasi ini bisa memberikan watermark-nya bahwa gambar yang ditampilkan adalah hasil generatif AI. Ini penting supaya publik tidak tersesat dan tidak punya impresi salah terhadap produk AI yang mereka konsumsi," jelasnya.

Baca Juga:
Palo Alto Networks Luncurkan Strata Cloud Manager Berkemampuan AI

Kemenkominfo juga terus memantau perkembangan inovasi di bidang AI dan akan menyelaraskan dengan regulasi yang sudah ada seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

“Nanti akan ada peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Termasuk UU ITE yang direvisi. Nanti kalau sudah ditetapkan akan menjadi pendukung ekosistem regulasi emerging technologies seperti AI ini bisa kita atur," jelasnya.