Technologue.id, Jakarta - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menginginkan percepatan digitalisasi pada semua sektor pelayanan. Saat ini mereka terus berupaya mewujudkan visi menjadi provinsi digital terdepan di Indonesia.
"Kita punya visi untuk menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi digital atau digital province. Banyak program untuk menuju ke sana terutama dalam hal birokrasi yang harus berubah dan menggunakan teknologi," kata Setiaji, Kepala Dinas Kominfo Jawa Barat, saat menjadi pembicara di event virtual Technologeek Ngabuburit Fest 2021, Minggu (2/5/2021).
Setiaji menuturkan, salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk pusat layanan digital Jabar Digital Service (JDS). JDS merupakan unit di bawah Diskominfo yang menjadi operator manajemen Jabar Command Center (JCC).
JCC memantau pergerakan masyarakat dan kendaraan melalui kamera pengawas (CCTV). Misalnya pada saat penyebaran Covid-19 ini, CCTV bisa mengawasi jarak manusia sesuai aturan atau physical distancing. Sedangkan pada kendaraan, teknologi ini bisa mendeteksi kendaraan yang sudah membayar atau menunggak pajak berdasarkan nomor polisinya.
Setiaji menambahkan, Pemda Provinsi Jabar telah membangun lima command center di tingkat kabupaten. Diantaranya di Pangandaran, Garut, Cirebon, dan Indramayu.
Sementara tahun ini Pemda Provinsi Jabar menargetkan delapan daerah lagi memiliki command center. "Tahun ini sekitar ada delapan (kabupaten/kota), karena penting untuk mengintegrasikan data dan layanan sehingga di provinsi bisa mengetahui lebih cepat informasi dari masyarakat," ungkap Setiaji.
Di tahun 2019, Pemerintah setempat juga sudah mendistribusikan lebih dari 40 ribu ponsel ke Rukun Warga, di mana di dalamnya sudah terinstal aplikasi Sapawarga. Hal ini agar masyarakat di desa bisa berkomunikasi dengan pemerintah secara langsung.
Lebih lanjut untuk pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jabar juga fokus mengembangkan ekonomi inklusif atau pemberdayaan 5.312 di Jabar melalui program Desa Digital.
Untuk mewujudkan program Desa Digital, kata Setiaji, pihak Kominfo pun menggeber pembangunan infrastruktur digital. Pasalnya masih ada seribu desa yang memiliki sinyal internet lemah, bahkan ada juga yang blank spot atau desa tidak memiliki koneksi internet sama sekali.
"Oleh karena itu, infrastruktur digital itu menjadi penting untuk kita lengkapi. Dan kemudian baru masuk tahapan selanjutnya, yaitu literasi digital. Setelah literasi digital masuk, baru masuk teknologi advance seperti IoT untuk perikanan, pertanian, bahkan sampai e-commerce," jelasnya.
Saat ini Dinas Kominfo sudah menjangkau 70 persen desa yang sebelumnya blank spot. Dan ada 100 desa yang kini mengadopsi sistem Desa Digital dengan mengusung berbagai tema mulai dari perikanan, peternakan, hingga multimedia.