Technologue.id, Jakarta - Pemerintah China mengeluarkan sebuah regulasi baru, yang bertujuan untuk memperketat regulasi terkait berita online di wilayahnya. Jadi, setiap perusahaan berita online yang tersebar di Negeri Panda tersebut harus memiliki lisensi dari pemerintah, dan setiap editor seniornya harus disetujui oleh pihak berwenang. Dikutip dari BBC (4/5/2017), tidak hanya perusahaan serta para editor senior, setiap staf yang bekerja di perusahaan berita online juga harus melalui proses pelatihan dan penilaian dari pemerintah setempat. Sistem akreditasi pun akan mulai diberlakukan. Peraturan ini rupanya telah diterapkan kepada media berita tradisional yang beroperasi di China sejak lama. Dengan demikian, pemerintah merasa berita online pun harus merasakan peraturan yang sama. Peraturan yang memperketat berita online di wilayah China ini akan berlaku mulai 1 Juni. Dan mulai hari itu juga, mereka yang bergerak di dunia berita online harus mengikuti protokol keamanan informasi yang berlaku. Administrasi Cyberspace China (CAC) mengatakan, peraturan tersebut diberlakukan untuk memperkuat pengelolaan informasi dan sekaligus untuk mempromosikan perkembangan internet yang sehat dan tertib, sesuai dengan hukum yang berlaku. “Ini bertujuan untuk menciptakan perkembangan internet yang sehat dan tertib, yang tentu berjalan lurus dengan hukum yang berlaku,” terangnya. Tidak hanya berbasis web, para penyedia berita dari berbagai platform, meliputi aplikasi, forum, blog, microblog, akun publik, instant messaging dan broadcast internet juga wajib mengikuti peraturan tersebut. Bagi siapa saja yang tidak memiliki lisensi dari pemerintah China, maka tidak diizinkan untuk berkomentar mengenai urusan pemerintah, ekonomi, militer, luar negeri, atau area kepentingan umum lainnya. Baca juga: Sony SmartWatch 3 Tak Kebagian Android Wear 2.0, Pengguna Protes 10 Startup bakalan berebut tiket ke Silicon Valley Spesifikasi Smartphone Terbaru ZTE Bocor! RAM-nya ‘Cuma’ 4GB?